yudi_prastowo

2006-08-24T09:31:00.000+07:00

Bisakah menggunakan
Kata Demokrasi-Islam?

Sebenarnya istilah demokrasi islam merupakan istilah yang mengalami kontradiksi didalamnya (contradiction in terminis). sebab, demokrasi-islam terdiri dari dua istilah yang mewakili dua konsep yang saling asing antara satu dengan yang lain. Islam adalah sebuah entitas sistem kehidupan yang terbangun dari pandangan hidup tertentu. Sedangkan demokrasi merupakan model pemerintahan yang ditelorkan dari pandangan hidup yang lain (bukan islam), yaitu liberalisme-sekuler.
Atas dasar itu, penggunaan istilah demokrasi yang ditempelkan pada istilah islam adalah penggabungan yang sangat aneh. Hal ini sama anehnya dengan istilah” marxisme-islam”. sama seperti menyebut lagu-lagu gereja dengan istilah ”nasyid-gereja”. Bukankah itu penggunaan istilah yang kacau, didalamnya terjadi pencampur adukan dua faham yang sebenernya tidak bisa dicampur. Marxisme adalah sesuatu, dan islam adalah sesuatu yang lain, begitu pula dengan sekulerisme yang merupakan induk dan syarat mutlak diterapkannya demokrasi, adalah bukan islam. Di Indonesia, nasyid merupakan istilah untuk lagu-lagu islami, sehingga tidak bisa digabungkan dengan istilah gereja. seperti itulah kejanggalan dari orang-orang yang menipu manusia dengan bermain kata-kata tanpa berfikir.
Tidak bisa dikatakan bahwa demokrasi di sini hanya merupakan kata serapan yang bisa saja dipakai untuk mensifati sebuah karakter dari islam yang dapat diwakili oleh istilah demokrasi. Ada dua kesalahan dari pendapat ini. Yang pertama, anggapan bahwa islam itu sama dengan demokrasi jelas merupakan pernyataan yang lahir dari kedangkalan dan kecerobohan berfikir. Adanya musyawarah dianggap faktor yang membuat demokrasi adalah islami. Apakah seekor sapi bisa disebut gajah hanya karena kakinya empat? Apakah kera bisa disebut sama dengan manusia ketika memiliki tangan+ kaki dan bisa berjalan? Artinya kesamaan dalam satu aspek tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan generalisasi. Lagipula musyawarah dalam islam tidaklah sama dengan kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Yang kedua, demokrasi bukan sekedar kata serapan yang memiliki sifat universal. Demokrasi adalah sebuah tipe sistem pemerintahan yang lahir dari ideologi liberalisme-sekuler. sehingga, ia tidak dapat digunakan untuk menyebut sifat sistem pemerintahan yang lahir dari ideologi lain. seperti halnya kata presiden dan khalifah, kedua kata ini merupakan kata ”ideologis”. sebab, presiden adalah pemimpin negara demokrasi republik, sedangkan khalifah adalah pemimpin negara Khilafah islam. Keduanya tidak bisa digunakan secara bebas sehingga bisa ditukar-tukar. SBY bukan khalifah dan umar bin khatab ra. tidak pernah disebut presiden. jadi presiden dan khalifah bukan kata serapan biasa. kata serapan biasa digunakan dengan bebas seperti kata menejer(manager). Maka kata ini (manager) bisa digunakan untuk mensifati siapa saja yang berperan mengatur aktifitas sejumlah orang untuk mengerjakan tugas tertentu. Kata ini bisa secara universal dilekatkan pada siapapun, karena kata manager tidak terkait dengan faham atau ideologi apapun. Hal ini lain dengan istilah demokrasi. Sebab istilah ini khusus ditujukan kepada sistem pemerintahan yang lahir dari faham sekulerisme. Sehingga umat islam yang punya falsafah tersendiri tidak bisa menyebut sistem pemerintahannya dengan istilah demokrasi.
Umat islam punya sistem pemerintahan yang khas, yaitu khilafah. Negara khilafah jelas tidak menganut faham demokrasi modern. karena daulah islam dan khilafah telah berdiri jauh sebelum demokrasi modern muncul. Islam yang tinggi –dan tidak ada yang lebih tinggi darinya- telah menata pemerintahan dengan baik jauh sebelum bangsa eropa merumuskan demokrasi modern. Lantas kenapa kita harus dipusingkan dengan demokrasi? apakah kita ragu dengan ketinggian islam?
Akan tetapi, istilah demokrasi saat ini sudah sangat populer. Melawan demokrasi sama artinya dengan melawan semua manusia. oleh sebab itu, ada sebagian orang (islam) yang bertahan ditengah himpitan, dengan mengatakan kepada khalayak: ” kami juga menganut demokrasi”. Tapi ketika kami berdiskusi dengan mereka didalam ”sudut-sudut yang sunyi”. mereka mengatakan : ” sebenernya, demokrasi yang kami anut bukanlah demokrasi barat sebagaimana yang difahami orang-orang (yang menyatakan kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, bukan pada syari’ah), melainkan demokrasi-islam (demokrasi yang sesuai dengan islam)”. Kami nyatakan , bahwa perkataan semacam ini paling tidak memiliki dua kelemahan. pertama, mereka tidak faham dengan apa yang telah kami paparkan diatas, yaitu bahwa sebuah istilah tidak dapat digunakan sembarangan tanpa merujuk pada latar belakang ideologinya. istilah demokrasi-islam adalah salah satu istilah paling ngawur didunia. kita tidak boleh se-enaknya mengganti makna dari sebuah istilah yang berbeda dari pengertian aslinya. Demokrasi adalah konsep dari barat, maka pemaknaannya harus merujuk pada barat. seluruh literatur yang membahas demokrasi secara benar, pasti menghubungkanya dengan sejarah kemunculan demokrasi beserta pengaruh pemikiran sekulerisme-liberal terhadap rumusan demokrasi di Eropa pada abad-abad pencerahan. Jadi demokrasi tidak bisa dilepaskan dari konsep yang dicetuskan oleh para pemikir eropa. kedua, mereka dengan sadar melakukan tindakan kamuflase dimata publik. Sebab mereka menggunakan sebuah istilah didepan publik. akan tetapi mereka memaknai istilah itu dengan arti yang berbeda dengan pemahaman publik. ini seperti seorang sufi-mabuk yang ditanya ” apakah anda sudah sholat?”, ia menjawab ”sudah” . padahal yang dimaksud penanya adalah sholat maghrib, sedang sang sufi memaknai sholat sebagai ”penyatuan batin antara manusia dengan Allah”. Apakah ini pembicaraan yang nyambung? menurut kami, kata demokrasi hanya akan menodai islam, jika kedua kata itu disandingkan. Billahi taufik, Wallahu a’lam

2006-08-24T09:26:00.000+07:00

Antara Aqidah Islam dan Akar Pemikiran Demokrasi

Ada yang mengatakan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan islam, yang lain mengatakan demokrasi sangat sesuai dan pas dengan islam. Yang lain lagi mengatakan demokrasi adalah islam itu sendiri. Sementara itu ada yang tak peduli dengan islam, yang penting demokrasi. Akan tetapi ada yang berpandangan bahwa demokrasi itu tidak sesuai dengan islam. Tapi menurut kami, semua tadi tidak benar atau ada yang kurang tepat. Yang benar adalah ”demokrasi itu adalah sistem kufur (artinya bukan muncul dari ajaran islam)”. Kontadiksi yang ada antara islam dan demokrasi hanyalah dampak dari dasar idiologi yang berbeda (dan tentu berlawanan). Penjelasannya sebagai berikut:
Sistem kehidupan islam lahir dari asasnya, yaitu akidah islam, kepercayaan yang rasional akan eksistensi pencipta. Kemudian umat islam meyakini adanya wahyu yang menjembatani jalur komunikasi antara manusia dengan tuhan. Dari wahyu inilah umat muslim meyakini bahwa kehidupan dunia adalah sebuah misi ”penerjunan”, dimana manusia diperintahkan untuk menjalani misi tersebut sesuai dengan ”aturan main” yang termuat dalam wahyu. Maksudnya, wahyu mengandung sekumpulan perintah dan larangan yang wajib ditaati dalam hidup ini. Dengan demikian, wahyu adalah misi hidup itu sendiri, yang harus senantiasa diimplementasikan, diterapkan dan diwujudkan. Inilah makna meng’abdi’ kepada Allah swt, yaitu bahwa segalanya adalah untuk Allah swt. Yaitu meraih keridloan Allah dengan menaati syari’ah-Nya. sehingga kebahagiaan bagi seorang muslim diartikan sebagai pencapaian ridlo Allah swt. Yang hanya terwujud jika manusia menjalankan wahyu yang telah diturunkanNya. Umat Islam juga yakin, apabila ridlo Allah tidak tercapai maka manusia akan mendapat konsekuensi berat di hari akhir. Inilah akidah islam yang mendasari seluruh bangunan kehidupan islam.
Sedangkan demokrasi lahir dilingkungan masyarakat barat. Tapi masalah yang kita bicarakan bukan letak geografis atau masalah rasial, akan tetapi pada pandangan hidup. kami fikir tidak ada yang menolak jika dikatakan bahwa sebuah konsep yang dicetuskan oleh suatu umat sangat terkait dengan pandangan hidup mereka, bukan kondisi geografis atau warna kulit mereka. Celakanya, masyarakat barat tidak memiliki pandangan hidup yang sama dengan umat islam. Sehingga, kemauan mereka terhadap tatanan dunia pun berbeda dengan umat islam.
Masyarakat barat mengartikan kebahagiaan hidup sebagai kebebasan. Maksudnya hidup leluasa dalam mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Jika seluruh manusia menghargai kebebasan ini, maka semua manusia akan hidup damai. disini tidak ada hukum kecuali hukum alam , yaitu mekanisme alami dalam pemeliharaan dan menjaga kebebasan sesama manusia. Hukum alam merupakan satu-satunya hukum yang diajarkan Tuhan kepada manusia, yaitu perampasan hak adalah kejahatan dan hukuman bagi perampas hak. Seperti itulah pandangan State Of Nature-nya John Locke. Hanya saja, hukum alam tidak pernah bisa terwujud dalam kondisi alami. manusia memerlukan komitmen bersama untuk menegakkan hukum alam secara mengikat, sekaligus manusia –yang saling mengikatkan diri- dengan penguasa yang ”diamanahi” untuk menerapkan hukum alam atas mereka. Yaitu menjamin hak-hak masyarakat dan menghukum para perampas hak. Atas dasar itu, penguasa merupakan abdi dari kehendak rakyat. sehingga, penguasa bertanggung jawab dihadapan rakyat,bukan kepada siapapun (kedaulatan ditangan rakyat). Dari pandangan inilah John locke, pemerintahan hanya merupakan urusan antar manusia untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Aktifitas kenegaraan bukanlah upacara kebaktian bukan pula prosesi ritual yang harus ditanyakan bentuknya kepada Tuhan. Pemerintahan hanyalah perjanjian antar manusia untuk menjamin agar mereka bisa hidup bersama dengan dalam merealisasikan kepentingan masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemikiran Locke tentang negara, yang nantinya memberikan kontribusi besar pada rumusan demokrasi, merupakan gagasan yang semurninya sekuler (Schumandt, 2002). Jadi, demokrasi merupakan tatanan politik yang didasari pandangan hidup sekuler, artinya mengecualikan urusan kenegaraan dari agama atau menganggap pemerintahan bukanlah urusan manusia dengan Tuhan. Bahkan sekulerisme merupakan syarat mutlak dari penerapan demokrasi.
Nah tampak jelas kontradiksi antara islam dengan demokrasi. Demokrasi merupakan ”masterpiece”dari paham sekulerisme. sedangkan islam adalah agama yang menganggap segala urusan merupakan urusan yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Semua urusan manusia direkam kemudian dinilai dengan parameter yang merupakan hak preogratif Allah, yaitu syariah islam. tak ada yang bisa protes pada hari itu. Dalam islam, negara juga ada ketentuannya. Pemerintah bukan dipandang sekedar sebagai alat penjamin kemaslahatan manusia, tapi lebih dari itu, pemerintahan adalah institusi yang harus terwujud untuk menegakkan ketentuan-ketentuan dari Allah, baik menyangkut hukum-hukum pemerintahan itu sendiri maupun hukum-hukum islam yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan tegaknya pemerintahan tersebut. Intinya dalam islam negara dijalankan demi memenuhi tuntutan Allah, bukan sekedar mengatasi problem sosial. Jelas hal ini bertentangan dengan faham sekuler yang menelurkan demokrasi. Jadi mana mungkin umat islam dibenarkan mengadopsi faham yang lahir dari sekulerisme yang batil dan kufur itu? Allaa hal balaghtu, Allahumma jasyhad!

2006-08-06T14:09:00.000+07:00

Mungkinkah menegakkan Islam
dalam bingkai demokrasi??

Sebelum menjawab pertanyaan diatas saya ingin mengatakan bahwa dalam Demokrasi tidak diakui adanya suatu otoritas yang absolut. Disana juga tidak ada kebenaran yang absolut. sehingga, segala keputusan dalam demokrasi sebenarnya merupakan hasil kompromi (kesepakatan) saja, bukan kebenaran itu sendiri dalam menghasilkan produk-produk keputusan, demokrasi memperhitungkan semua aspirasi yang ada. Setiap elemen dalam masyarakat diakui sebagai pihak yang berhak memberi andil dalam merumuskan keputusan. Sehingga, keputusan yang terakhir merupakan keputusan yang mewakili semua pihak. Dalam hal ini tidak diperhitungkan lagi mengenai apa yang seharusnya dijadikan asas dalam pengambilan keputusan yang benar, yang penting tercapai kesepakatan.
Disisi lain, umat islam diperintahkan oleh Allah untuk selalu merujuk kepada hukum syara’. Hal ini adalah suatu hal yang absolut dalam islam. Yaitu bahwa seorang muslim hanya dianggap benar jika ia mendasarkan semua keputusannya berdasarkan hukum syara’. jika tidak demikian, berarti dia tidak berhukum kepada hukum Allah. Dengan kata lain, menjadikan hukum syara’ sebagai satu-satunya acuan dalam mengambil keputusan adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Hal ini juga berarti bahwa otoritas hukum syara’ tidak bisa diganggu gugat. Sebuah pendapat hanya bisa diperhitungkan jika pendapat tersebut digali dari sumber-sumber syari’ah. Dan apabila hukum syara’ sudah digali dan ditetapkan, maka tidak ada kompromi dengan prinsip apapun lagi. Inilah kebsolut-an syari’ah bagi umat islam dalam seluruh aspek, termasuk dalam urusan kenegaraan.
Nah tentu saja prinsip seperti ini (memutlakkan otoritas syari’ah) terlalu arogan dan tidak dapat diakomodir dalam atmosfer demokrasi. Bahkan, sikap seperti itu jelas-jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sebab dalam demokrasi, sebuah keputusan hanya dapat dibenarkan jika direstui oleh rakyat. Dalam konteks negara demokrasi, hukum syara’ hanya dipandang sebagai salah satu aspirasi (kalo ada yang memperjuangkan). Padahal seharusnya syari’ah memiliki otoritas yang mutlak.
Negara yang secara tegas hanya menjadikan syari’ah islam hanya satu-satunya otoritas yang absah untuk dijadikan rujukan dalam berbagai keputusan, undang-undang, dan bahkan UUD-nya, tentu saja tidak bisa disebut negara demokrasi. dan negara seperti itu tidak mungkin muncul dari embrio yang dibangun dari prinsip demokrasi. artinya, hampir mustahil adanya sebuah proses politik dalam demokrasi yang sampai pada keputuan formal untuk memposisikan syari’ah sebagai satu-satunya sumber hukum. Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana negara yang demokratis bisa berubah menjadi negara yang mengabsolut-kan kebenaran syari’ah. Artinya, negara syari’ah (khilafah) tidak mungkin lahir dari proses metamorfose yang alami dari negara demokrasi.
Hanya saja, dalam atmosfer demokrasi ini, kita masih bisa mengkonsolidasi kekuatan. untuk apa? Bukan untuk ”menikmati Demokrasi” (tidak ada kaitannya degan judul buku), melainkan untuk melengserkan demokrasi itu sendiri, kemudian menggantinya dengan otoritas mutlak syari’ah islam. Wa billahi taufik!

Bagaimana Memahami Orang Lain ?

2006-03-05T11:23:00.000+07:00

" Rahasia Persahabatan yang Tulus "

1. Engkau bukan penghuni tunggal bumi ini. Sadarilah bahwa engkau hidup bersama orang lain.

2. Berbahagialah karena engkau dilahirkan untuk mencintai orang lain. Dan jangan segan-segan mengatakan"Aku mencintaimu" dalam sebuah persahabatan.

3. Ringankan hatimu untuk selalu menghormati dan menghargai orang lain.

4. Bercakaplah dengan santun.

5. Tanamlah sejuta kearifan, taburkan semilyar sikap bijak, percikkan setriliun pengertian.

6. Sirami dengan derasnya aliran sikap kepekaanmu.

7. Pupuklah dengan subur sikap empatimu.

8. Alirkan beribu keindahan dan kehangatan sikapmu.

9. Berpikir positif terhadap orang lain.

10. Memaafkan kesalahan bukanlah barang mewah dan mahal bagimu.

11. Beri tempat orang lain di sudut-sudut ruang hatimu.

12. Jadilah telaga dalam kehidupan orang lain.

13. Buatlah dirimu bermakna bagi kehidupan orang lain.

14. Berpikirlah hal terbesar yang bisa engkau lakukan adalah membahagiakan orang lain.

15. Katakan selalu "What can I do for you ?"

16. Kau selalu ada dalam untaian doa panjangku.

17. Terimalah semua bentuk sikap orang lain dengan sekuntum senyum.

18. Meminta maaf dan berterima kasih adalah saudara kembar yang harus selalu tertanam setiap saat.

19. Pahamilah orang lain dan jangan pernah menuntut orang lain selalu memahamimu. Ingatlah bahwa engkau memang hidup untuk memberi.

20. Jangan lupa berikan "sekuntum bunga" sebagai tanda perhatianmu.

21. Bersikaplah persuasif dan jangan agresif.

22. Jangan pernah merasa lelah menggapai hatinya.

23. Dengan memahami orang lain secara tulus, Allah akan memahamimu dengan jauh lebih tulus. Insya Allah.

SELAMAT DATANG

2006-02-27T10:54:00.000+07:00